ANALISIS PARADIGMA HUKUM

PENERAPAN DUA PARADIGMA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
 

Disini saya akan membahas mengenai penerapan dua paradigma dalam undang-undang perlindungan anak.  sebelum membahas mengenai penerapan dua paradigma dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang perlindungan anak saya akan membahas mengenai apa yang melatar belakangi pemerintah membuat undang-undang perlindungan anak, pemerintah membuat suatu perlindungan anak karna pengakuan pemerintah tentang posisi seorang yang merupakan karunia dan amanat tuhan yang maha esa, dan dalam posisi ini anak memiliki hak dan martabat yang utuh sebagai manusia.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9
1.    Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a)    Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan /atau pihak lain.

2. selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan ayat (1a) anak penyandang berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam pasal 8 dan pasal 9 ini relevan diterapkan pada masyarakat dan pasal ini masuk dalam paradigma yang pertama bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat karena masyarakat menginginkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri anak, maka dengan ini hukum harus melayani apa yang di inginkan oleh masyarakat, dalam paradigma ini hukum sebagai hal yang mengabdi kepada kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya pemerintah belum efektif menerapkan kedua pasal ini, masih banyak anak yang tidak memperoleh semua itu. Anak adalah masa depan  yang akan memperjuangkan negara kita sendiri untuk kedepannya, kalau seorang anak dsini tidak mempunyai hak untuk mempunyai perlindungan ataupun mempunyai suatu hak pada dirinya sendiri maka yang akan terjadi pada anak ini adalah sebuah pemberontakan pada diri sendiri atau pada orang tuanya ataupun pembodohan terhadap dirinya sendiri, dan orang tua pun disini juga berhak memberikan suatu pelayanan yang layak buat seorang anak sendiri dalam hal apapun baik itu materi atuapun non meteri, anak juga merupakan posisi seorang yang merupakan karunia dan amanat tuhan yang maha esa, dan dalam hal ini anak memiliki hak dan martabat yang utuh sebagai manusia. Penerapan pasal ini dalam masyarakat masih belom sepenuhnya dijalani dari perlidungan pemerintahan dan dari orang tua, karna banyaknya anak terlantar dan anak yang tidak mendapatkan pelayan sosial secara fisik ataupun mentalnya, dilihat dari pedesaan atupu plosok-plosok.

Pasal 59

Permerintahan dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darudat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol dan psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mintal anak yang menyandang cacat dan anak korban pelaku salah dan pelantaran.

Menurut pendapat saya tentang pasal ini tidak termasuk pada paradikma yang pertama, pasal ini merupakan rekayasa pemerintah dalam perlindungan anak seperti halnya yang tercantum dalam paradikma kedua yang mana pada ciri-ciri paradikma ini “ hukum merupakan alat rekayasa masyarakat, dan hukum merupakan alat merubah masyarakat secara langsung, hukum berorientasi masa depan” peraturan seperti ini merupakan kebijakan pemerintah namun pada dari kenyataannya masyarakat masih menginginkan hukuman bagi pelaku itu lebih berat lagi. Dari pandangan masyarakat pemerintah belom sepenuhnya menjalankan peraturan tersebut, kalau kita lihat dari kejadian yang terjadi pada anak-anak sekarang yang mana anak yang belum dewasa mencuri sebuah kartu dia di kenakan hukuman dan dia juga tidak mendapatkan suatu  perlindungan dari lembaga pemerintahan atupun dari negara itu sendiri. dan dari kejadian yang lainpun banyak yang belom bisa diatasi oleh pemerintahan, dari kejadian anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan anak secara khusus itu sangat lah dibutuhkan dalam masyarakat sekarang, karna banyaknya suatu kejadian yang terjadi itu membuat seluruh masyarakat memeberontak kepada pemerintah, agar pemerintah benar-benar menerapkan suatu hukum ataupu peraturan yang telah ditetapkan, dan masyarakatpun meminta agar hukuman bagi seorang yang telah melanggar pasal 83 ini ditambah hukumannya, dan diberikan sanksi yang lebih berat lagi, agar pelaku itu merasa jera dan tidak akan mengulangi suatu perbuatan yang tercela yang merugikan banyak orang, perbuatan seperti itu sangat mencontreng nama baik keluarga atupun semua orang.

Pasal 83

(1)   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2)   Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut analisis saya sebuah ancaman ini masih kurang relevan buat seorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak, karna menurut masyarakat perbuatan kekerasan ini sangatlah merugikan baik secara fisik maupun mentalnya, pasal ini termasuk paradikma  yang  pertama karena pada permasalahan ini seorang yang melakukan kekerasan harus benar-benar dapat suatu hukuman yang setimpal dan hukuman yang tercantum ini masih kurang tepat dan seharus hukuman bagi seorang yang sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan di berikan sanksi hukuman minimal 30 tahun dengan denda uang 600.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan hukuman seumur hidup, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi seorang terhadap anak, dalam agama pun sudah dilarang dan hukumannya pun bisa disama kan dengan apa yang dilakukan oleh seorang tersebut.

                                                                 

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

Pasal ini sesungguhnya telah mengalami perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 kemudian dirubah pada UU nomor 35 tahun 2014 namun ini dari pasal tersebut masih sama mengenai sanksi yang didapat oleh seseorang yang melanggar hak perlindungan anak. Pasal ini tidak relevan karna dalam masyarakat tindakan hukum bagi pelaku masih kurang berat, setidaknya pelaku tersebut diberikan sanksi yang lebih berat lagi agar pelaku tersebut bisa jera dengan perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang anak.

Anak membutuhkan suatu perlindungan dan hak-hak terhadap semua ini, pemerintah membuat peraturan ini agar anak yang berumur di bawah 18 tahun bener-bener mendapatkan suatu pelayanan yang baik, meskipun semua masyarakat masih belum menerapkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar pustaka

1.   zulfatun Ni’mah,S.H.I., M.Hum,Sosiologi Hukum,(Yogyakarta: Teras,2012) Hlm 94-98

2.   di akses dari situs http://pro-kontra-penahanan-terhadap-anak_9460.html  tanggal 06 november 2015 jam 14.00 

Analisis Sosiologis

Nama : irfa Ani

Kelas : Hes 3B

Nim :1711143035

Artikel Seorang Yang Terkena Hukum dari Lapisan Atas

Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada bulan Februari ini adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun  penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan  rasa ketidak adilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat, dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

Artikel Seorang Yang Terkena Hukum dari Lapisan Bawah

Terdakwa kasus dugaan penipuan tas Hermes Rp 950 juta, Devita membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Devita dituntut Jaksa dengan pidana 3 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Pihak Devita masih mengelak tuduhan penipuan. Bahkan pihak Devita tetap menganggap kasus ini merupakan  rekayasa hukum. Namun, untuk sidang kali ini, penasihat hukum Devita
anda hakim belom bisa membeberkan "Nanti saja, nanti saja," ujar Anda saat dihubungi,
senen(21/9/2015).

Kasus ini bermula saat seorang pengusaha dealer mobil, Margaret Vivi membeli tas Hermes senilai Rp 950 juta dari Devita. Vivi yang juga sosialita itu merasa ditipu Devita karna tas hermes yang dibeli palsu.

Vivi kemudian melaporkan dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. ‎Kasus in.
kemudian bergulir ke pengadilan negri  jakarta pusat.

Devita lantas menuding penyidik, jaksa hingga majelis hakim merekayasa dugaan
penipuan ini tetapi jaksa tak bergemin dengan tudingan devita.

Dalam sidang tuntutan, Jaksa Marlinang Samosir tetap menuntut pidana 3 tahun penjara kepada Devita. Devita dituntut oleh Jaksa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (Osc/Mut).

Jenis kasus hukum Nama pidana	Lapisan sosial atas korupsi	Lapisan sosial bawah penipuan
Nama	Mohammad Bob Hasan	Devita
Jumlah korban	1	1
Jumlah materil	Putusan ini menimbulkan  rasa ketidak adilan masyarakat karena telah merugikan negara puluhan milyar rupiah	kasus dugaan penipuan tas Hermes Rp 950 juta
Jumlah kerugian immateril	Jumlah kerugian yang dilihat dari penangkapan yang menurut masyarakat adil dibangdingkan kelas bawah.	Terbebani dengan pikiran tuduhan penipuan yang menyeretnya ke tahanan
Perlakuan aparat (polisi, jaksa, hakim)	Pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun  penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah	Jaksa Marlinang Samosir tetap menuntut pidana 3 tahun penjara kepada Devita.
Fasilitas yang diterima terdakwa	fasilitas semuanya lengkap tanpa ada kekurangan apapun. Dari tempat tidur, AC, TV dan lain-lainya.	Fasilitas yang didapat oleh terdakwa sama seperti terdakwa terdakwa lainnya.

Analisis sosiologis tentang perbedaan keduanya

Didalam analisis ini saya dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan tertera dalam bunyi asal tersebut, fakta-fakta dalam kehidupan nyata masyarakat menunjukkan bahwa warga yang kebetulan menduduki kelas sosial bawah akan mengalami tingkat kesulitan yang lebih berat dibanding mereka yang merupakan warga kelas sosial atas ketika dihadapan persoalan hukum

Analisis Sosiologi Hukum

PENGGREBEGKAN JUDI DIPEDESAAN

Di desa bago kecamatan besuk pada hari sabtu tanggal 5 september 2015 jam 14:30 terjadilah suatu penggrebbekan, dimana penggrebbekan itu terjadi karena ada salah satu masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal 303 ayat(3) KHUHP, atau bisa disebut dengan perjuadian, kejadian itu diselidiki oleh polisi secara diam-diam dan juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat setempat, polisi langsung menangkap korban perjudian tersebut lalu menyeretnya dan membawanya ke kantor polisi.

Menurut analisis yang saya dapat kejadian itu disebut dengan tipe solidaritas yang homogen(peguyuban), respon masyarakat dalam kejadian ini hanya bisa melihat dan balaskasihan terhadap korban penggrebbekan itu, kejadian ini bersifat primitif dan pedesaan, masyarakat didesa tersebut adalah masyarakat yang homogen karna setiap kejadian yang terjadi dimasyarakat itu melukai atau mencedrai nuraninya. Namun Dalam mereaksi perbuatan itu perlu pemidanaan, namun masyarakat tidak pernah melakukan kerja sama dengan polisi dalam melakukan pemidanaan bagi korban judi. Malah masyarakat tersebut membiarkan perjudian itu berjalan dengan seterusnya, sampai polisi sendirilah yang melakukan penangkapan dengan cara menggrebbek desa bago tersebut.