ANALISIS PARADIGMA HUKUM

PENERAPAN DUA PARADIGMA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
 

Disini saya akan membahas mengenai penerapan dua paradigma dalam undang-undang perlindungan anak.  sebelum membahas mengenai penerapan dua paradigma dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang perlindungan anak saya akan membahas mengenai apa yang melatar belakangi pemerintah membuat undang-undang perlindungan anak, pemerintah membuat suatu perlindungan anak karna pengakuan pemerintah tentang posisi seorang yang merupakan karunia dan amanat tuhan yang maha esa, dan dalam posisi ini anak memiliki hak dan martabat yang utuh sebagai manusia.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9
1.    Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a)    Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan /atau pihak lain.

2. selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan ayat (1a) anak penyandang berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam pasal 8 dan pasal 9 ini relevan diterapkan pada masyarakat dan pasal ini masuk dalam paradigma yang pertama bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat karena masyarakat menginginkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri anak, maka dengan ini hukum harus melayani apa yang di inginkan oleh masyarakat, dalam paradigma ini hukum sebagai hal yang mengabdi kepada kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya pemerintah belum efektif menerapkan kedua pasal ini, masih banyak anak yang tidak memperoleh semua itu. Anak adalah masa depan  yang akan memperjuangkan negara kita sendiri untuk kedepannya, kalau seorang anak dsini tidak mempunyai hak untuk mempunyai perlindungan ataupun mempunyai suatu hak pada dirinya sendiri maka yang akan terjadi pada anak ini adalah sebuah pemberontakan pada diri sendiri atau pada orang tuanya ataupun pembodohan terhadap dirinya sendiri, dan orang tua pun disini juga berhak memberikan suatu pelayanan yang layak buat seorang anak sendiri dalam hal apapun baik itu materi atuapun non meteri, anak juga merupakan posisi seorang yang merupakan karunia dan amanat tuhan yang maha esa, dan dalam hal ini anak memiliki hak dan martabat yang utuh sebagai manusia. Penerapan pasal ini dalam masyarakat masih belom sepenuhnya dijalani dari perlidungan pemerintahan dan dari orang tua, karna banyaknya anak terlantar dan anak yang tidak mendapatkan pelayan sosial secara fisik ataupun mentalnya, dilihat dari pedesaan atupu plosok-plosok.

Pasal 59

Permerintahan dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darudat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol dan psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mintal anak yang menyandang cacat dan anak korban pelaku salah dan pelantaran.

Menurut pendapat saya tentang pasal ini tidak termasuk pada paradikma yang pertama, pasal ini merupakan rekayasa pemerintah dalam perlindungan anak seperti halnya yang tercantum dalam paradikma kedua yang mana pada ciri-ciri paradikma ini “ hukum merupakan alat rekayasa masyarakat, dan hukum merupakan alat merubah masyarakat secara langsung, hukum berorientasi masa depan” peraturan seperti ini merupakan kebijakan pemerintah namun pada dari kenyataannya masyarakat masih menginginkan hukuman bagi pelaku itu lebih berat lagi. Dari pandangan masyarakat pemerintah belom sepenuhnya menjalankan peraturan tersebut, kalau kita lihat dari kejadian yang terjadi pada anak-anak sekarang yang mana anak yang belum dewasa mencuri sebuah kartu dia di kenakan hukuman dan dia juga tidak mendapatkan suatu  perlindungan dari lembaga pemerintahan atupun dari negara itu sendiri. dan dari kejadian yang lainpun banyak yang belom bisa diatasi oleh pemerintahan, dari kejadian anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan anak secara khusus itu sangat lah dibutuhkan dalam masyarakat sekarang, karna banyaknya suatu kejadian yang terjadi itu membuat seluruh masyarakat memeberontak kepada pemerintah, agar pemerintah benar-benar menerapkan suatu hukum ataupu peraturan yang telah ditetapkan, dan masyarakatpun meminta agar hukuman bagi seorang yang telah melanggar pasal 83 ini ditambah hukumannya, dan diberikan sanksi yang lebih berat lagi, agar pelaku itu merasa jera dan tidak akan mengulangi suatu perbuatan yang tercela yang merugikan banyak orang, perbuatan seperti itu sangat mencontreng nama baik keluarga atupun semua orang.

Pasal 83

(1)   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2)   Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut analisis saya sebuah ancaman ini masih kurang relevan buat seorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak, karna menurut masyarakat perbuatan kekerasan ini sangatlah merugikan baik secara fisik maupun mentalnya, pasal ini termasuk paradikma  yang  pertama karena pada permasalahan ini seorang yang melakukan kekerasan harus benar-benar dapat suatu hukuman yang setimpal dan hukuman yang tercantum ini masih kurang tepat dan seharus hukuman bagi seorang yang sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan di berikan sanksi hukuman minimal 30 tahun dengan denda uang 600.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan hukuman seumur hidup, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi seorang terhadap anak, dalam agama pun sudah dilarang dan hukumannya pun bisa disama kan dengan apa yang dilakukan oleh seorang tersebut.

                                                                 

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

Pasal ini sesungguhnya telah mengalami perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 kemudian dirubah pada UU nomor 35 tahun 2014 namun ini dari pasal tersebut masih sama mengenai sanksi yang didapat oleh seseorang yang melanggar hak perlindungan anak. Pasal ini tidak relevan karna dalam masyarakat tindakan hukum bagi pelaku masih kurang berat, setidaknya pelaku tersebut diberikan sanksi yang lebih berat lagi agar pelaku tersebut bisa jera dengan perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang anak.

Anak membutuhkan suatu perlindungan dan hak-hak terhadap semua ini, pemerintah membuat peraturan ini agar anak yang berumur di bawah 18 tahun bener-bener mendapatkan suatu pelayanan yang baik, meskipun semua masyarakat masih belum menerapkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar pustaka

1.   zulfatun Ni’mah,S.H.I., M.Hum,Sosiologi Hukum,(Yogyakarta: Teras,2012) Hlm 94-98

2.   di akses dari situs http://pro-kontra-penahanan-terhadap-anak_9460.html  tanggal 06 november 2015 jam 14.00